Organisasi Kawasan di Asia Tenggara

Agenda Mendesak ASEAN

Menjelang digelarnya KTT ASEAN ke-18 pada 7-8 Mei 2011, konflik perbatasan kembali terjadi antara Thailand dan Kamboja yang memperebutkan Kuil Preah Vihear. Konflik antara Thailand dan Kamboja ini kembali terjadi setelah pada 2008 kedua negara terlibat dalam konflik berdarah yang menimbulkan korban jiwa.

Selain Thailand dan Kamboja, Indonesia dan Malaysia adalah negara anggota ASEAN yang sering terlibat konflik di perbatasan. Seperti saat petugas menangkap dua kapal nelayan Malaysia yang menangkap ikan di perairan Indonesia namun dihalang-halangi oleh petugas Malaysia, dan ketegangan yang terjadi di Blok Ambalat.

Ketegangan di perbatasan negara-negara ASEAN telah terjadi sejak lama, bahkan perundingan perbatasan tentang landas kontinen Indonesia-Malaysia yang terkait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan telah dimulai sejak 1969 setelah Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam wilayahnya.

Beberapa bulan setelah kasus Sipadan-Ligitan, perseteruan Indonesia-Malaysia kembali memanas dengan munculnya kasus Blok Ambalat, di mana terjadi overlapping kegiatan eksplorasi minyak antara Pertamina dan Petronas (Mustafa Abubakar, 2006). Bahkan, selama Maret-April 2005, baik Indonesia maupun Malaysia telah melakukan show of force kekuatan militer masing-masing di perbatasan.

Sebagai organisasi regional yang didirikan untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan, ASEAN tidak mampu mencegah konflik antarnegara anggotanya. Hal ini disebabkan karena ASEAN hanya bisa memenuhi dua unsur dari tiga unsur regionalisme.

Menurut Richard Stubbs dan Geoffrey Underhill dalam Political Economy and The Changing Global Order, regionalisme memiliki tiga unsur.

Region

Unsur regionalisme yang pertama adalah region, yaitu adanya pengalaman sejarah yang sama dan rasa memiliki masalah yang sama di antara kelompok negara dalam wilayah yang berdekatan, Negara-negara anggota ASEAN kecuali Thailand memiliki pengalaman sejarah yang sama, yaitu sebagai negara yang pernah dijajah oleh negara lain. Kesamaan pengalaman pahit ini membuat lima negara pendiri ASEAN memiliki masalah yang sama, dan duduk bersama untuk menyusun dan menyetujui deklarasi Bangkok pada 1967.

Namun, pengalaman pahit ini membuat kedaulatan menjadi isu yang sangat sensitif bagi negara anggota ASEAN, dan dalam perkembangannya ASEAN menjadi organisasi yang relatif lemah karena perjanjian-perjanjian ASEAN hanya mengikat secara normatif namun tidak mengikat secara hukum, karena negara-negara anggota ASEAN tidak bersedia menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada ASEAN.

Regionalization

Unsur kedua adalah regionalization, yang merupakan sebuah proses menuju terciptanya kerja sama regional di berbagai bidang dalam satu kawasan. Proses ini ditandai oleh interaksi dengan negara yang berada di region, yang sama lebih intensif dibandingkan dengan negara di luar region. Unsur kedua ini telah dipenuhi ASEAN, terbukti dengan intensifnya pertemuan-pertemuan para pemimpin ASEAN. Bahkan, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-18 yang akan diselenggarakan pada 7-8 mei 2011.

Regionalism

Unsur ketiga adalah regionalism, yaitu terciptanya organisasi yang memberi bentuk terhadap region di dalam sebuah legal dan institutional sense, dan memiliki aturan main yang dipatuhi oleh negara-negara di dalam region tersebut. Sebagai organisasi kawasan, ASEAN tidak memiliki aturan main yang mengikat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antaranggotanya.

Sejarah mencatat bahwa konflik perbatasan yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN biasanya diselesaikan secara bilateral atau mengundang pihak ketiga di luar ASEAN. Seperti kasus Sipadan-Ligitan yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional, dan konflik Malaysia-Filippina sejak 1970-an yang dimediasi oleh Thailand kemudian digantikan oleh Indonesia.

Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab VIII Piagam ASEAN pun menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi.

Negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi, dan meminta kepada pemimpin ASEAN atau sekjen ASEAN untuk menyediakan mekanisme tersebut. Sayangnya, Pasal 20 Piagam ASEAN tidak mengatur lebih rinci mengenai keputusan apa saja yang dapat diambil oleh KTT untuk menangani kasus tersebut. Dengan demikian mungkin saja terjadi para pemimpin ASEAN memutuskan untuk tidak mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Bertepatan dengan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada 7-8 Mei 2011, merevisi Piagam ASEAN menjadi sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum, baik persoalan perbatasan antara negara anggota maupun tata cara penyelesaiannya, dan merupakan salah satu agenda mendesak yang harus dilakukan para pemimpin ASEAN. Sehingga, ASEAN bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara negara anggota, dan ke depannya tidak ada lagi konflik yang terjadi antara negara anggota di perbatasan. Dan, cita-cita menjadikan ASEAN organisasi kawasan yang bersatu layaknya Uni Eropa dapat menjadi kenyataan.

Disclaimer:

Tulisan ini pernah dimuat di Republika pada 7 Mei 2011. Editing pada Paragraph dilakukan untuk keperluan SEO.

Share this on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =